2026-07-16
HaiPress
JAKARTA, iDoPress – Proses hukum maupun penentuan nilai kerugian resmi atas robohnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, masih belum rampung.
Hingga kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab maupun mekanisme penggantian kerugian.
Kepala Suku Dinas (Kasudin) Bina Marga Jakarta Selatan Rifki Rismal mengatakan, penentuan pihak yang bertanggung jawab bukan menjadi kewenangan instansinya, melainkan merupakan ranah penyidikan kepolisian.
"Sebenarnya itu kan sudah di tangannya kepolisian. Dari kemarin sudah ditangani, lagi BAP (sopir truk) segala macam. Kita sekarang menunggu dari kepolisian dulu," kata Rifki kepada iDoPress, Rabu (15/7/2026).
Sejak JPO roboh, fokus utama Bina Marga adalah mengamankan lokasi agar tidak membahayakan pengguna jalan. Saat itu, badan JPO masih menimpa truk pengangkut alat berat yang tersangkut di bawahnya.
"Kalau kita kan fokus mengamankan karena itu rawan banget kemarin. Bagaimana truk itu bisa lepas," ujar Rifki.
Keputusan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab, termasuk kemungkinan penggantian kerugian maupun pembangunan kembali JPO, akan bergantung pada hasil penyidikan kepolisian.
"Ya kan kita ada aparat untuk yang kayak gitu. Itu sudah di kepolisian, makanya kita serahkan ke mereka," ucap Rifki.
Apabila nantinya pihak yang menyebabkan robohnya JPO bersedia membangun kembali fasilitas tersebut, hal itu akan menjadi bagian dari proses yang ditangani kepolisian.
"Apakah mereka siap yang menabrak itu siap untuk mengganti JPO itu dengan membangun baru, atau bagaimana, itu nanti kan dari pihak sana," kata dia.
Meski demikian, Rifki memastikan Pemprov DKI tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Jika hasil kajian menunjukkan JPO masih dibutuhkan dan tidak ada pihak yang mengganti kerugian, pembangunan kembali dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kalau memang nanti JPO itu dibutuhkan, ya mau enggak mau mesti gunakan APBD lagi. Ya kami akan gunakan, tapi pasti lewat kajian dulu nanti," ujarnya.
iDoPress/HANIFAH SALSABILA Kondisi JPO Tendean yang ditabrak truk pengangkut alat berat pada Selasa (14/7/2026) pagi.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Bina Marga DKI Jakarta Siti Dinarwenny mengatakan, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai mekanisme ganti rugi dari perusahaan pemilik truk pengangkut alat berat.
"Belum terdapat kesepakatan maupun mekanisme ganti rugi dari perusahaan pemilik truk pengangkut alat borepile," kata Wenny saat dikonfirmasi, Rabu.
