JAKARTA, iDoPress - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengkritik mekanisme pemblokiran anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut dia, anggaran yang diblokir sebaiknya jangan lagi dianggap sebagai anggaran kementerian karena tidak dapat digunakan untuk menjalankan program.

"Nah, sampai saat ini kita ke depannya juga mau lebih terbuka ke Kementerian Keuangan. Kalau diblokir, jangan dibilang itu dikasih anggarannya dong. Lebih baik di Juni ditarik saja kalau mau. Jadi jangan seakan-akan anggarannya tinggi tapi kita enggak bisa pakai," kata Budi saat memaparkan laporan keuangan Kementerian Kesehatan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Budi menjelaskan, realisasi anggaran Kementerian Kesehatan pada 2025 tercatat hanya mencapai 42,9 persen.

Menurut dia, capaian itu menjadi yang terendah dalam sejarah Kementerian Kesehatan.

Namun, dia menegaskan rendahnya serapan anggaran tersebut bukan semata karena kinerja kementeriannya, melainkan akibat adanya pemblokiran anggaran sebesar Rp 12,3 triliun.

"Nah Bapak/Ibu, untuk topik yang pertama secara summary kita sampaikan, memang pencapaian Kemenkes tahun 2025 itu terendah dalam sejarah, 42,9 persen. Penyebabnya kenapa? Karena anggarannya dikasih itu diblokir Rp 12,3 triliun. Jadi tidak bisa dipakai anggarannya. Dikasih anggarannya, tapi tidak bisa kita pakai ya, tidak bisa kita cairkan," ungkap Budi.

Dia mengatakan, apabila anggaran yang diblokir tidak dihitung, realisasi anggaran Kementerian Kesehatan sebenarnya mencapai 93 persen.

"Kalau kita hilangkan blokir ini dari angka, sebenarnya realisasinya tetap di atas 90 persen, yaitu 93 persen ya, 93 persen. Masih lebih baik dari tahun 2022," katanya.

Budi mengungkapkan, pemblokiran anggaran terjadi di sejumlah pos dengan nilai besar, antara lain kesehatan lanjutan, kesehatan primer, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, serta pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P).

Selain itu, lanjut Budi, anggaran untuk program tuberkulosis (TB) dan quick win juga sempat diblokir.

Namun, dia mengakui masih terdapat sejumlah target yang memang belum berhasil dicapai kementeriannya.

"Nah, tapi saya mesti jujur, ada juga beberapa yang memang kita tidak achieve. Jadi ini adalah yang diblokir," ucapnya.

Lebih lanjut, Budi juga menyoroti praktik pembukaan blokir anggaran yang baru dilakukan menjelang akhir tahun.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat kementerian tidak memiliki cukup waktu untuk merealisasikan anggaran.